SISTEM PEMERINTAHAN INDIA

A.        Profil Singkat Negara India

            India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu milyar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis dengan luas wilayah 3.287.590 km².Negara yang berbatasan langsung dengan India adalah Bangladesh, Nepal dan Pakistan.Negara India sendiri dibagi menjadi 28 negara bagian (yang kemudian dibagi kepada distrik), 6 Wilayah Persatuan (Union Territory) dan Wilayah Ibu Kota Nasional (National Capital Territory) Delhi.

Negara bagian dan wilayah India:

1.            Andhra Pradesh

2.            Arunachal Pradesh

3.            Assam

4.            Bihar

5.            Chhattisgarh

6.            Goa

7.            Gujarat

8.            Haryana

9.            Himachal Pradesh

10.         Jammu dan Kashmir

11.         Jharkhand

12.         Karnataka

13.         Kerala

14.         Madhya Pradesh 

15.         Maharashtra 

16.         Manipur 

17.         Meghalaya 

18.         Mizoram 

19.         Nagaland 

20.         Orissa 

21.         Punjab 

22.         Rajasthan 

23.         Sikkim 

24.         Tamil Nadu 

25.         Tripura 

26.         Uttaranchal 

27.         Uttar Pradesh 

28.         Bengal Barat

Wilayah persatuan terdiri dari:

1.            Kepulauan Andaman dan Nicobar  

2.            Chandigarh

3.            Dadra dan Nagar Haveli

4.            Daman dan Diu  

5.            Lakshadweep  

6.            Pondicherry

Wilayah ibu kota nasional:  

1.            Delhi

Negara-negara bagian mempunyai pemerintah yang dilantik sendiri, sementara wilayah-wilayah Persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan (union government), meski beberapa di antaranya mempunyai pemerintah yang dilantik.

B.      Sejarah Singkat India           

          Sejarah India dimulai dari Peradaban Lembah Indus, yang menyebar di bagian barat laut subbenua India, dari tahun 3300 sampai 1700 SM. Peradaban zaman perunggu runtuh di pertengahan milenum kedua SM dan diikuti dengan zaman besi India. Pada abad ke-6 SM, Mahavira dan Gautama Buddha lahir. Sejarah India adalah sejarah panjang dan kompleks. Kemunculan peradaban India yang pertama kali muncul diperkirakan bersamaan dengan peradaban Mesir zaman Firaun.

           Kerajaan India pertama yang terbesar adalah kerajaan Maurya, kerajaan ini muncul sekitar tahun 324 SM. Penguasa terbesar adalah Raja Asoka, yang memerintah dari sekitar tahun 274-232 SM. Asoka menjadi seorang Budha sehingga mengabdikan seluruh hidupnya demi tersebarnya Agama Budha di India dan Srilanka. Semasa kekuasaan Asoka seni bangunan di India mulai menampakkan wujudnya. Nama “Asoka” berarti ‘tanpa duka’ dalam bahasa Sansekerta (a – tanpa, soka – duka). Asoka adalah pemimpin pertama Bharata (India) Kuna, setelah para pemimpin Mahabharata yang termasyhur, yang menyatukan wilayah yang sangat luas India di bawah kekaisarannya, yang bahkan melampaui batas-batas wilayah kedaulatan negara India dewasa ini. Kerajaan besar berikutnya di India muncul sekitar tahun 320-500 yaitu kerajaan Gupta. Kerajaan ini dianggap sebagai zaman keemasan dan zaman klasik India kuno. Di bawah pemerintahan Gupta, kesusastraan, seni, ilmu pengetahuan, dan kekayaan harta benda mencapai puncak kebesarannya. Selama itu pula agama Hindu semakin berpengaruh sebagai agama mayoritas penduduk India.

            Pada masa zaman penjelajahan bangsa eropa dalam sejarah Asia, dimulai ketika penjelajah laut bangsa Portugis Vasco Da Gama mencapai India pada tahun 1498 setelah berhasil melewati Tanjung Harapan. Pada abad XVII, perusahaan dagang Hindia Timur Inggris mendirikan pos perdagangan di India. Menjelang paruh kedua abad XVII, Inggris muncul sebagai sebuah kekuatan utama di India. Pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh tentara India, disebut sebagai pemberontakan Sepoy pada tahun 1857. Akibat pemberontakan ini, pada tahun berikutnya, tanggung jawab administrasi India dialihkan dari perusahaan dagang di Hindia Timur Inggris pada parlemen Inggris sehingga mengakibatkan India diperintah oleh seorang gubernur jendral Inggris.

            Salah satu akibat dari kekuasaan Inggris adalah munculnya kaum nasionalis India. Partai Kongres Nasional India di India adalah organisasi terbesar pada tahun 1855. Setelah tahun 1905, Partai Kongres menjadi sebuah organisasi militan rakyat. Pada tahun 1920, Mahatma Ghandi menjadi pemimpin partai dan pada tahun 1920-an dan 1930-an memimpin beberapa gerakan perlawanan pasif terhadap Inggris. Pada tahun 1935 provinsi diberikan pemerintahan sendiri, dan setelah Perang Dunia II Inggris menarik kekuasaannya di India.

            Disamping gerakan Nasionalisme Partai Kongres Nasional India, terdapat juga gerakan nasionalis Islam yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Jinnah menuntut didirikannya negara berdaulat yang terpisah di wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tuntutan ini dikabulkan pada tahun 1947. Pada tanggal 14-15 Agustus 947, dua negara merdeka (India dan Pakistan) berdiri sebagai negara sendiri sehingga berakhirlah episode sejarah India.

C.      Sistem Politik dan Pemerintahan India

Republic of India भारत गणराज्य Bhārat Ganarājya
Bendera Lambang
Motto: Satyamēva Jayatē (Bahasa Sanskerta: Hanya Kebenaran yang Berjaya)
Lagu kebangsaan: Jana Gana Mana
Ibu kota		New Delhi
Kota terbesar		Mumbai (Bombay)
Bahasa resmi		Hindi, Inggris dan 21 bahasa lainnya
Pemerintahan		Republik federal
-	Presiden	Pranab Mukherjee
-	Wakil Presiden	Mohammad Hamid Ansari
-	Perdana Menteri	Manmohan Singh
Kemerdekaan		Dari Britania Raya
-	Deklarasi	15 Agustus 1947
-	Republik	26 Januari 1950
Luas
-	Total	3,287,590 km2 (7)
-	Perairan (%)	9,6
Penduduk
-	Perkiraan 2011	1.210.193.422 (2)
-	Sensus 2001	1.027.015.247
-	Kepadatan	375,5/km2 (31)
PDB (KKB)		Perkiraan 2013
-	Total	US$34,962 trilyun (3)
-	Per kapita	US$3.991 (133)
Mata uang		Rupee (Rs.)1 (INR)
Zona waktu		IST (UTC+5:30)
-	Musim panas (DST)	tidak diterapkan (UTC+5:30)
Ranah Internet		.in
Kode telepon		91

Pembentukan sistem politik dan pemerintahan India tentunya memperoleh inspirasi dari Amerika Serikat yang menganut politik liberal dan praktek-praktek konstitusi Inggris yang dulunya sebagai penjajah India. Konstitusi India menetapkan India sebagai Uni Negara Bagian dan beberapa wilayah administrasi federal. India merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dan menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai. Konstitusi India adalah Constitution of India yang merupakan konstitusi terpanjang di dunia dan memuat 395 pasal dan 8 lampiran. Konstitusi India disetujui oleh Majelis Konstituante pada tanggal 26 November1949 dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 1950. Komponen-komponen pemerintahannya terdiri dari tiga yaitu badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.   Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang merupakan Kepala Negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya. Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh sebuah kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Dalam setiap negara bagian terdapat seorang gubernur yang ditunjuk oleh Presiden, badan legislatif dan badan pengadilan sendiri. Sedangkan pemerintahan uni atau federal dikepalai oleh Presiden dan wakilnya yang dipilih oleh dewan pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif pusat atau negara bagian. Kekuasaan badan eksekutif terbatas, diatur oleh UU dan dipilih serta diawasi oleh badan legislatif.    

            Pada cabang legislatif atau parlemen dipimpin oleh badan legislatif India yang tertinggi yaitu Sansad yang terdiri dari majelis rendah (Lok Sabha) dan Majelis tinggi (Rajya Sabha). Lok Sabha dipilih dengan anggota 545 orang dengan anggota mayoritas perwakilan dari setiap wilayah negara bagian di India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk India yang boleh memilih dengan usia minimum 21 tahun melalui pemilu. Dalam sistem parlementer ini, hanya majelis rendah yang berhak mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya.

Beberapa nama umum yang digunakan majelis rendah meliputi:

·         Chamber of Deputies

·         Chamber of Representatives

·         House of Assembly

·         House of Commons/ Dewan Bersama

·         House of Representatives

·         Legislative Assembly/ Dewan Perwakilan Rakyat

·         National Assembly/ Majelis Nasional

            Di samping majelis rendah, ada pula majelis tinggi yaitu Rajya Sabha yang beranggotakan 250 orang, 12 anggota di antaranya dipilih langsung oleh Presiden yang dipercayakan sebagai ahli dalam bidang tertentu seperti seni, ilmu pengetahuan, sastra dan pelayanan nasional. Anggota Rajya Sabha dikenal sebagai anggota yang dinominasikan baik oleh Presiden atau partai politik, sedangkan sisanya dipilih oleh legislatif negara bagian dan teritorial. Ketentuan jabatan Rajya Sabha adalah selama enam tahun dengan satu sepertiga dari anggota pensiun setiap dua tahun. Kekuatan Rajya Sabha lebih kecil daripada Lok Sabha namun persamaan perlakuan hukum tetap ada.  Cabang yudisial dipimpin oleh Mahkamah Agung pada puncaknya, kemudian 21 pengadilan tinggi di setiap distrik, serta pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat kabupaten. Melalui bentuk pemerintahan dan politik India, hal ini menunjukkan bahwa India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia.

            

Parlemen pemerintah

Parlemen India di New Delhi .

India memiliki sistem parlementer pemerintahan sebagian besar didasarkan pada bahwa dari Britania Raya ( Westminster sistem ). Namun, ulama terkemuka termasuk Dr Rajendra Prasad Presiden pertama telah mengangkat pertanyaan "seberapa jauh kita berhak untuk memanggil dan memasukkan ke dalam Konstitusi kita ditulis oleh konvensi penafsiran Konstitusi Inggris".
Legislatif adalah Parlemen . Ini adalah bikameral , terdiri dari duarumah : yang langsung dipilih 552 anggota Lok Sabha ("Rumah Rakyat"), para majelis rendah , dan 250 anggota secara tidak langsung terpilih dan diangkat Rajya Sabha ("Dewan Negara") , dengan majelis tinggi . Parlemen menikmati supremasi parlemen          
Semua anggota Dewan Menteri serta Perdana Menteri adalah anggota Parlemen.

Eksekutif cabang

Cabang eksekutif pemerintah adalah bagian dari pemerintah yang memiliki kewenangan tunggal dan tanggung jawab untuk administrasi sehari-hari birokrasi negara. Pembagian kekuasaan ke cabang terpisah dari pemerintah pusat untuk ide republik pemisahan kekuasaan. Pemisahan sistem kekuasaan ini dirancang untuk mendistribusikan otoritas jauh dari cabang eksekutif - upaya untuk mempertahankan kebebasan individu dalam menanggapi kepemimpinan tirani sepanjang sejarah. 

Presiden

Para Rashtrapati Bhawan yang merupakan kediaman Presiden Of India.

Kekuasaan eksekutif dipegang pada terutama Presiden India oleh Pasal 53 (1) konstitusi. Presiden menikmati semua konstitusionalkekuasaan dan latihan mereka secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya sesuai dengan Pasal tersebut di atas 53 (1). Presiden adalah untuk bertindak sesuai dengan bantuan dan saran ditenderkan oleh kepala pemerintahan ( Perdana Menteri India ) dan nya Dewan Menteri (yang kabinet ) seperti yang dijelaskan            dalamPasal      74        (KonstitusiIndia) .
Rompi Konstitusi dalam Presiden India semua kekuasaan eksekutif Pemerintah Pusat. Presiden mengangkat Perdana Menteri orang yang paling mungkin untuk perintah dukungan dari mayoritas di Lok Sabha (biasanya pemimpin partai mayoritas atau koalisi). Presiden kemudian menunjuk anggota lain dari Dewan Menteri, penyebaran portofolio kepada mereka atas saran PerdanaMenteri.

Presiden bertanggung jawab untuk membuat berbagai macam janji. Ini termasuk: 

·                     Gubernur Negara

·                     Hakim Ketua, hakim lain dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi India.

·                     Para Jaksa Agung

·                     Presiden Officer

·                     Jenderal Pengawas Keuangan dan Auditor

·                     Pemilihan Kepala Komisaris dan Sekretaris Kabinet

·                     Ketua dan Anggota lainnya dari Uni Komisi Pelayanan Publik

·                     Duta Besar dan Komisaris Tinggi ke negara lain.

Presiden juga menerima kepercayaan dari Duta Besar dan Komisaris Tinggi dari negara lain. Presiden adalah de jure Panglima Angkatan Bersenjata India. Presiden India dapat memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman orang yang dihukum untuk satu kali, terutama dalam kasus yang melibatkan hukuman mati.

Wakil presiden

Wakil-Presiden India adalah yang kedua tertinggi peringkat resmi pemerintah dalam cabang eksekutif dari Pemerintah India, setelahPresiden . Wakil Presiden juga memiliki fungsi legislatif bertindak sebagai Ketua Rajya Sabha . 

Wakil Presiden bertindak sebagai Presiden dalam hal kematian, pengunduran diri, atau penghapusan Presiden sampai Presiden baru dipilih oleh electoral college untuk maksimum 6 bulan. Selama periode ini, Wakil Presiden tidak akan melakukan tugas kantor Ketua Rajya Sabha. 

Mahkamah Agung India .

Sistem peradilan yang independen India dimulai di bawah Inggris, dan konsep-konsep dan prosedur mirip dengan negara Anglo-Saxon . Para Mahkamah Agung India terdiri dari Ketua dan 30 hakim asosiasi, semua ditunjuk oleh Presiden atas saran dari Ketua dari India . Percobaan juri dihapuskan di India pada awal 1960-an, setelah kasus terkenal KM Nanavati v Negara bagian Maharashtra , karena alasan menjadi rentan terhadap media dan tekanan publik, serta menjadi menyesatkan
Tidak seperti rekan di AS, sistem peradilan India terdiri dari sebuah sistem kesatuan baik di tingkat negara bagian dan federal. Pengadilan terdiri dari Mahkamah Agung India , Pengadilan Tinggi India di tingkat negara, dan Pengadilan Distrik dan Pengadilan Sesidi tingkat kabupaten.